Logo Bapelkes
Rabu, 28 Oktober 2026

Diskusi: Penyusunan Rencana Aksi

DISKUSI SELESAI
23 Oktober 2026 - 12:59 WIB #1
Hai sobat CoP
Melanjutkan diskusi CoP kemarin, hari ini mari kita bersama-sama menyusun Rencana Aksi yang tepat berdasarkan identifikasi masalah yang telah Anda lakukan kemarin.
Pastinya Anda sudah punya ketetapan 1 alternatif solusi untuk isu/masalah yang terjadi di tempat kerja Anda.
Yap.... gunakan itu untuk Menyusun Rencana Kerja Implementasi di lapangan.
Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam menyusun Rencana Kerja. Yuk kita cermati....
1. Tujuan Rencana Aksi
2. Identifikasi Kegiatan Utama
3. Siapa saja penanggung jawab dan stakeholder terkait
4. Jadual Pelaksanaan
5. Kebutuhan Sumberdaya (SDM, Anggaran dan Sarpras)
6. Indikator dan Cara Pemantauan

Sebuah program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila dirancang dengan sistematis. Kita akan lebih nyaman menyebarkan informasi dengan tulisan dan gambar. Hal ini akan meminimalis gap pemaknaan dari sang pembaca. Oleh karena itu penting buat kita menuliskan apa rencana aksi (action plan), sehingga apa yang kita kerjakan dipahami orang lain.
Pertanyaan Pemantik Hari Ini:
1. Coba pastikan 1 alternatif Solusi Masalah yang anda miliki. Pastikan didukung oleh bukti masalah baik angka/narasi atau gambar.
2. Setelah memastikan alternatif Solusi yang dipilih, ciptakan Action Plan (Rencana Aksi) untuk kita terapkan pada Stage 3 nanti. Pastikan Action Plan anda men”jawab” masalah utama di tempat kerja anda.

FYI: Kita Bersiap presentasi ya dalam Webinar tanggal 30 Okt 2026 pagi hari.

Anda harus masuk ke akun Anda terlebih dahulu untuk ikut serta dalam diskusi ini.

Login Sekarang
22 Oktober 2026 - 13:06 WIB #2
Formatan diatas hanya bersifat referensi... bukan lah menjadi baku...
Jika teman2 sudah punya template yg biasa digunakan, disilakan.
:-)

Mari kita diskusi....
Silakan teman2 bisa cerita ttg rencana aksinya....
22 Oktober 2026 - 13:15 WIB #3
Permasalahan utama yang saya angkat adalah belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.

Berdasarkan hasil IKL Januari–September 2026 terhadap 93 TPP, masih ditemukan ketidaksesuaian, antara lain 69 temuan penjamah pangan tidak menggunakan masker, 49 temuan tempat sampah tanpa tutup, dan 46 temuan penyimpanan peralatan bersih yang tidak terlindung dari vektor dan binatang pembawa penyakit.

Alternatif solusi yang saya pilih adalah penguatan koordinasi lintas sektor serta sistem pemantauan dan verifikasi tindak lanjut rekomendasi hasil IKL. Solusi ini dipilih agar setiap temuan memiliki rekomendasi yang jelas, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan bukti verifikasi perbaikan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan meliputi penyusunan materi hasil IKL dan pemeriksaan laboratorium, edukasi keamanan pangan, pemaparan hasil pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan verifikasi ulang terhadap pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan rencana aksi akan dinilai berdasarkan tersedianya kesepakatan tindak lanjut, kejelasan penanggung jawab dan batas waktu, dokumentasi status perbaikan, serta hasil verifikasi temuan prioritas. Dengan demikian, rencana aksi diharapkan tidak hanya meningkatkan koordinasi, tetapi juga mendorong perbaikan higiene sanitasi pangan yang dapat dibuktikan di lapangan.
22 Oktober 2026 - 13:22 WIB #4
Membalas @nurashri07
@nurashri07 Isu maslaah ini berdasarkan IKL yang telah dilakukan, ini penting untuk mengawali Rencana Aksi anda.

Rencana aksi yang di jabarkan, silakan di kontrol apakah memungkinkan diselesaikan dalam masa Stage 3?
22 Oktober 2026 - 13:24 WIB #5
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1
izin menjawab, untuk rencana aksi terakhir yaitu pemantauan hasil tindak lanjut, kemungkinan ada beberapa yang tidak dapat diselesaikan dalam masa stage 3, karena berhubungan dengan anggaran yaitu pengadaan serta perbaikan fasilitas, mengingat sudah di akhir tahun anggaran
22 Oktober 2026 - 13:26 WIB #6
Membalas @nurashri07
@nurashri07 Oke tidak apa2...
perlu di notice dalam Rencana Aksi, mana yang masuk Stage 3 mana yang ditinjut pasca Stage 3, bu... .
22 Oktober 2026 - 13:35 WIB #7
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1
siap bu, izin melampirkan file, mohon saran dan koreksi untuk perbaikan
22 Oktober 2026 - 13:18 WIB #8
• Rencana aksi BBKK Medan berfokus pada peningkatan higiene dan sanitasi pangan di Pelabuhan Laut Belawan dan Katering Embarkasi Haji/SPPG Belawan Bahari.
• Upaya dilakukan melalui edukasi, inspeksi, perbaikan sanitasi, pengelolaan bahan pangan, dan pengendalian vektor.
• Tujuannya memastikan keamanan pangan dan mencegah kontaminasi serta keracunan pangan sesuai SBMKL.
22 Oktober 2026 - 13:24 WIB #9
Membalas @masdianasembiring
@masdianasembiring Oke bagus ni idenya... namun perlu di cek kembali, apakah anggaran perbaikan/intervensi teknis memungkinkan disiapkan mandiri (Pel. Laut dan Katering)?
22 Oktober 2026 - 13:21 WIB #10
Terimakasih atas pemantik materi hari ini ibu Aulia, izin menjawab
1. Coba pastikan 1 alternatif Solusi Masalah yang anda miliki. Pastikan didukung oleh bukti masalah baik angka/narasi atau gambar
Untuk permasalahan yang ada di wilayah kerja kami, altenatif solusi yang kami rencanakan untuk dilaksanakan di stage 3 nanti yakni melakukan sosialisasi/pemberian edukasi kepada penjamah makanan, pengelola/penanggungjawab TPP, dan stakeholder/pengelola wilayah Pelabuhan Tanjung Wangi.
Alternatif penyelesaian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penjamah makanan mengenai keamanan pangan. Disamping itu, diharapkan melalui alternatif ini, dapat dilakukan pendekatan kepada penjamah makanan dan penanggungjawab Wilayah Pelabuhan Tanjung Wangi pada sektor penyediaan pangan.

2. Setelah memastikan alternatif Solusi yang dipilih, ciptakan Action Plan (Rencana Aksi) untuk kita terapkan pada Stage 3 nanti. Pastikan Action Plan anda men”jawab” masalah utama di tempat kerja anda.
Urutan kegiatan yang akan kami laksanakan adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, rekan tim kerja, penanggungjawab wilayah Pelabuhan Tanjung Wangi, dan pengelola/penanggungjawab TPP terkait
2. Melaksanakan sosialisasi yang dilanjutkan dengan pemberian media edukasi
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan
22 Oktober 2026 - 13:35 WIB #11
Membalas @crkalyana
@crkalyana Oke bagus.. yang perlu dipertimbangkan,,,,, anda mau menggunakan media apa untuk memudahkan deliver info kepada sasaran>?
22 Oktober 2026 - 13:39 WIB #12
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1 untuk media sosialisasi kami akan menggunakan ppt ibu, untuk media yang akan diberikan nanti kami rencanakan media leaflet
22 Oktober 2026 - 13:42 WIB #13
Membalas @crkalyana
@crkalyana sip
22 Oktober 2026 - 13:42 WIB #14
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1 baik ibu, terimakasih
22 Oktober 2026 - 13:25 WIB #15
Permasalahan utama yang saya angkat adalah belum optimalnya pengelolaan sampah di kantin pelabuhan dalam memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di wilayah kerja BKK Karimun.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih ditemukan tempat sampah yang tidak dilengkapi penutup dan sampah yang belum dipilah berdasarkan jenisnya. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dapat meningkatkan risiko berkembangnya vektor dan terjadinya kontaminasi pada pangan yang disajikan.

Upaya penyelesaian yang saya pilih adalah melakukan edukasi kepada penjamah pangan terkait praktik pengelolaan sampah yang benar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penjamah pangan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran pangan.

Pelaksanaan rencana aksi mencakup pengamatan kondisi awal, penyampaian materi edukasi, pemberian contoh pengelolaan sampah yang sesuai, serta evaluasi penerapan setelah kegiatan edukasi dilakukan.

Hasil rencana aksi akan dilihat dari pemahaman penjamah pangan terhadap materi yang diberikan dan perubahan praktik pengelolaan sampah di kantin, khususnya dalam penggunaan tempat sampah tertutup. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan kantin yang lebih bersih dan mendukung keamanan pangan bagi masyarakat.
22 Oktober 2026 - 13:44 WIB #16
Membalas @diam.mdsl
@diam.mdsl mantap, pengelolaan sampah menjadi masalah klasik, rencana aksi yang disusun sudah sangat baik dan relevan dengan permasalahan di lapangan. Edukasi kepada penjamah pangan merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang benar. Semoga rencana aksi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan kantin yang lebih bersih, sehat, dan mendukung keamanan pangan. Tetap semangat untuk terus melakukan perbaikan!
22 Oktober 2026 - 13:46 WIB #17
Membalas @diam.mdsl
@diam.mdsl sip... bagus bu isunya menyentuh pengelolaan sampah, dan ini hampir jadi masalah semua TPP sebenerna.
Lanjut bu.. jgn lupa media pembelajaran nya dipikirkan
22 Oktober 2026 - 13:25 WIB #18
Permasalahan pertama BKK Kelas I Cilacap yang adalah tingkat personal hygiene penjamah pangan yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, rencana aksi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hygiene para penjamah pangan melalui serangkaian rencana kegiatan, meliputi edukasi dan pembinaan terkait Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Kegiatan ini dipimpin oleh Timja 3 dan dijadwalkan terlaksana pada Minggu I bulan November. Indikator keberhasilan dari aksi ini adalah diterapkannya personal hygiene secara konsisten oleh seluruh penjamah makanan serta dihasilkannya pemeriksaan makanan yang memenuhi dan sesuai dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL).
Permasalahan kedua yaitu masih ditemukannya vektor lalat di Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Tujuan dari aksi ini adalah untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat kepadatan lalat di area TPP. Rencana kegiatan yang dilaksanakan mencakup edukasi kepada para penjamah makanan serta tindakan pengendalian vektor lalat secara langsung. Kegiatan ini juga dikordinasikan oleh Timja 3 dan ditargetkan berlangsung pada Minggu II bulan November. Keberhasilan dari kegiatan pengendalian ini diukur berdasarkan menurunnya tingkat kepadatan lalat hingga mencapai batas aman yang sesuai dengan ketentuan SBMKL.
22 Oktober 2026 - 13:38 WIB #19
Membalas @panut.stianto
@panut.stianto Sip Pak Panut jika sdh diagendakan oleh Tim 3, maka sekalian menjadi pelaporan stage 3. Jangan lupa media pembelajaran apa yang mau digunakan utk deliver informasi ini (CTPS dan APD) dan Lalat.
22 Oktober 2026 - 13:29 WIB #20
1. Permasalahan pertama BKK Kelas I Cilacap yang adalah tingkat personal hygiene penjamah pangan yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, rencana aksi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hygiene para penjamah pangan melalui serangkaian rencana kegiatan, meliputi edukasi dan pembinaan terkait Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Kegiatan ini dipimpin oleh Timja 3 dan dijadwalkan terlaksana pada Minggu I bulan November. Indikator keberhasilan dari aksi ini adalah diterapkannya personal hygiene secara konsisten oleh seluruh penjamah makanan serta dihasilkannya pemeriksaan makanan yang memenuhi dan sesuai dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL).
Permasalahan kedua yaitu masih ditemukannya vektor lalat di Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Tujuan dari aksi ini adalah untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat kepadatan lalat di area TPP. Rencana kegiatan yang dilaksanakan mencakup edukasi kepada para penjamah makanan serta tindakan pengendalian vektor lalat secara langsung. Kegiatan ini juga dikordinasikan oleh Timja 3 dan ditargetkan berlangsung pada Minggu II bulan November. Keberhasilan dari kegiatan pengendalian ini diukur berdasarkan menurunnya tingkat kepadatan lalat hingga mencapai batas aman yang sesuai dengan ketentuan SBMKL.
22 Oktober 2026 - 13:40 WIB #21
Membalas @t.wahyuni13
@t.wahyuni13 permasalahan nya sama ya dengan pak Panut...?
silakan kolaborasi dan berbagi peran, jelas batasan2 nya ya bu Tri dan Pak Panut :-)
22 Oktober 2026 - 13:31 WIB #22
Permasalahan yang dibahas adalah penggunaan APD oleh penjamah pangan belum dilakukan secara optimal.
- Alternatif solusi masalah adalah pengadaan APD, adanya komitmen para penjamah pangan untuk konsisten menggunakan APD.
- Rencana aksi dengan memperkuat koordinasi kepada pengelola TPP agar dapat menyediakan APD sesuai kebutuhan dan melakukan pengawasan rutin terhadap kepatuhan penggunaan APD.
22 Oktober 2026 - 13:48 WIB #23
Membalas @azaniajuliarta
@azaniajuliarta APD memang menjadi masalah di hampir seluruh TPP. Selain edukasi minim, juga pengadaannya. Dipastikan pula apakah pasca edukasi bisa dilakukan pengadaan mandiri kebutuhan APD mereka?
22 Oktober 2026 - 14:12 WIB #24
Membalas @auliafitriani1
baik ibu @auliafitriani1 , kami akan memastikan bahwa pihak pengelola dapat melakukan pengadaan APD dasar seperti handscoon, masker dan hairnet.
22 Oktober 2026 - 13:32 WIB #25
Keberadaan kecoak sebagai vektor mekanis di Lounge X berpotensi menyebabkan kontaminasi biologis pada pangan siap santap, peralatan makan, dan permukaan penyajian, sehingga perlu dikendalikan melalui perbaikan higiene sanitasi dan pemantauan yang terdokumentasi.
1. Alternatif solusi dan bukti masalah
a.Alternatif solusi yang kami pilih adalah melakukan pendapimgan dengan poin uatama untuk dapat menerapkan pengendalian kecoak secara terpadu dan terdokumentasi di Lounge X. Intinya, bukan hanya membersihkan sesekali, tetapi membuat sistem rutin yang jelas: siapa yang bertugas, apa yang harus dibersihkan, kapan dilakukan, dan bagaimana hasilnya dicatat.
b.Solusi ini dipilih karena akar masalahnya bukan sekadar ada kecoak, tetapi karena belum ada sistem pengendalian yang konsisten, seperti jadwal kebersihan, penanggung jawab, checklist harian, dan monitoring perangkap.

Bukti masalahnya:
a.Berdasarkan dokumentasi survei vektor tanggal 6 Maret 2026, ditemukan kecoak pada perangkap di Lounge X.
b.Masih ada kondisi yang mendukung kecoak berkembang, seperti sisa makanan, remah makanan, genangan air, kelembapan, celah dinding, dan area yang sulit dibersihkan.
c.Karena Lounge X menyajikan pangan dan minuman siap santap, keberadaan kecoak berisiko mencemari pangan, peralatan makan, dan permukaan penyajian.

2. Action Plan yang akan diterapkan brupa pendampingan dengan untuk melakukan perbaikan bertahap selama sekitar satu bulan, dengan fokus pada tiga hal utama:
a.Membersihkan dan menghilangkan sumber kecoak, yaitu sisa makanan, tumpahan minuman, sampah, genangan air, dan area kotor di bawah atau belakang peralatan.
b. Menutup akses dan tempat persembunyian kecoak, misalnya celah dinding, celah lantai, retakan furnitur, serta memperbaiki kebocoran.
c. Melakukan monitoring rutin, dengan memasang perangkap bernomor, mencatat hasilnya, dan menindaklanjuti jika kecoak masih ditemukan.
22 Oktober 2026 - 13:50 WIB #26
Membalas @etarachma
@etarachma kak Eta.. bagus action nya, lanjut ...

namun apakah perlu melakukan komunikasi awal utk persiapan melakukan a dan b?
22 Oktober 2026 - 14:00 WIB #27
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1 perlu Ibu, jadi sebelum pelaksanaan akan ada komunikasi terlebih dahulu dan surat pemberitahuan dengan pengelola Lounge dan Angkasa Pura selaku penanggungjawab operasional bandara. rencananya akan ada sosialisasi singkat terlebih dahulu terkait rencana pembinaan di Lounge X tersebut terhadap pengelola, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada staff penjamah terkait adanya program yang akan dilakukan serta merencakanan kesiapan waktu pelaksanaan.
22 Oktober 2026 - 13:32 WIB #28
Rencana Aksi yang saya susun terkait keamanan pangan katering jemaah haji berbasis HACCP di Asrama Haji Antara (AHA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat terarah untuk menjawab risiko kontaminasi mikrobiologi dan keracunan pangan, baik dari rantai distribusi katering di luar area asrama maupun dari makanan bawaan dari luar. Tahapan kegiatan dirancang sistematis mulai dari koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP (penerimaan katering & skrining makanan luar), verifikasi dapur/kendaraan, hingga pemantauan ketat pada 3 titik kontrol waktu-suhu (keluar dapur, tiba di AHA, dan sebelum disajikan). Keberhasilan operasional akan dipantau secara harian menggunakan logbook suhu, checklist higiene sanitasi, form skrining, serta mekanisme tindak lanjut ketidaksesuaian yang jelas antara BKK Kelas II Pangkalpinang, pengelola AHA, dan penyedia katering.
22 Oktober 2026 - 13:52 WIB #29
Membalas @beritria_erwin
@beritria_erwin sip... mantap idenya... namun perlu perhatian khusus, apakah waktu implementasi ini sesuai dengan rentang Stage 3 (4-20 Nov)?
22 Oktober 2026 - 13:34 WIB #30
Kalo di bbkk medan wilker bandara Kualanamu saya membuat tujuan Optimalisasi pengawasan dan koordinasi tindak lanjut temuan kecoa pada tenant pangan di Bandara Internasional Kualanamu, karena berdasarkan ikl tenant dan restoran periode terakhir masih ada beberapa tenant yang masih di temukan anak kecoa maupun kecoa di dapur nya
22 Oktober 2026 - 13:54 WIB #31
Membalas @lidwinapurba2020
@lidwinapurba2020 Oke ... mengawasi pengendalian vektor ya ....
22 Oktober 2026 - 13:34 WIB #32
1. Masalah yang akan diselesaikan pada rencana aksi adalah booth/tenant makanan sementara yang ada pada pelabuhan saat arus mudik Nataru. penjualan dalam waktu singkat dapat menimbulkan risiko apabila tidak diimbangi dengan penerapan higiene sanitasi dan pengendalian keamanan pangan yang memadai. alternatif solusinya adalah mengadakan atau memperbaiki sistem/SOP persyaratan & pengawasan khusus tenant musiman/dadakan Nataru/Lebaran.
2. Upaya dilakukan adalah komunikasi & koordinasi dengan pengelola, edukasi pada penjamah
22 Oktober 2026 - 13:56 WIB #33
Membalas @fata.islamy
@fata.islamy bagus pak... pastikan bukti kejadian nya dinotice pak... silakan lanjut menyusun rencana aksi nya
22 Oktober 2026 - 13:59 WIB #34
Membalas @auliafitriani1
@auliafitriani1 terima kasih, siap lanjutkan
22 Oktober 2026 - 13:35 WIB #35
permasalahan Utama yang saya angkat di Wilayah Kerja saya:
Berdasarkan hasil Observasi dan Ikl yaitu Penyimpanan dan pemajangan makanan jadi di etalase TPP pelabuhan yang belum memenuhi prinsip higiene sanitasi (pemerangkap panas/penghangat, perlindungan dari lalat/debu, dan lama penyimpanan suhu ruang).
Alternatif Solusi Yang saya pilih yaitu Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada pengelola/penjamah pangan mengenai standar pemajangan makanan jadi (penggunaan etalase tertutup bebas lalat, pembatasan waktu pajang maks, disertai pendampingan penataan etalase di TPP pelabuhan
Rencana Aksi yang akan dilakukan sosialisasi dan pembinaan teksi serta monotrong dan evaluasi.
Indikator Keberhasilan dari kegiatan akan dilihat dari pemahaman penjamah pangan yang melalui komitmen penerapan standar pemajangan. serta menerapkan pembatasan waktu pajang. dan melakukan pemantauan melalui lembar checklist IKL serta kunjungan lapangan secara berkala.
22 Oktober 2026 - 13:36 WIB #36
Rencana aksi terkait permasalahan yang telah diidentifikasi "Masih ditemukan pangan yang telah disajikan dalam waktu lama tetapi belum mendapatkan tindakan pengendalian suhu yang memadai", yaitu :
1. Edukasi ulang kepada penjamah/pemilik usaha mengenai praktik penyajian pangan yang aman
2. Mendukung praktik pemanasan kembali pangan yang masih akan disajikan dan/atau penyimpanan pada suhu yang sesuai
3. Menyediakan media pengingat sederhana\
4. Melakukan kunjungan monitoring untuk melihat penerapan hasil edukasi, mengamati praktik penyimpanan dan penyajian pangan, memberikan umpan balik, serta mencatat temuan dan tindak lanjut yang diperlukan.
22 Oktober 2026 - 13:41 WIB #37
A. Permasalahan Utama: Manajemen suhu dan higiene pengolahan pangan di TPP Bandara Soekarno Hatta
B. Tujuan Rencana Aksi
1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi penjamah pangan melalui pelatihan mandiri berbasis online oleh BBKK Soekarno Hatta
2. Memastikan kepatuhan pengelola TPP terhadap manajemen suhu pada tahapan pengolahan dan penyajian pangan melalui inspeksi sanitasi lingkungan

C. Identifikasi Kegiatan Utama
1. Kegiatan peningkatan kompetensi Keamanan Pangan Mandiri Berbasis Daring (Online Self-Paced Learning) yang difasilitasi oleh BBKK Soekarno Hatta
2. Kegiatan pengawasan teknis (inspeksi sanitasi dan lab)

D. Penanggung Jawab: Tim kerja 3 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
E. Stakeholder internal: Sanitarian/Entomolog Wilker Terminal 1, 2, dan 3
F. Stakeholder eksternal: Pengelola TPP di Bandara Soekarno Hatta
G. Jadwal Pelaksanaan: Bulan Oktober – November 2026
H. Kebutuhan Sumber daya (SDM, Anggaran, Sarpras):
1. SDM: Sanitarian/Entomolog BBKK Soekarno Hatta
2. Anggaran: biaya pengujian lab menjadi tanggung jawab pengelola TPP yang mengajukan SLHS
3. Sarana dan Prasarana: perangkat digital, alat untuk pengawasan rutin TPP

I. Indikator dan Cara Pemantauan:
100% penjamah pangan yang menjadi target peningkatan kompetensi dengan mendaftar online memperolah nilai ≥80 (lulus atau lulus setelah remedial) dan diterbitkan surat keterangan keikutsertaan.

Cara Pemantauan:
1. Rekapitulasi nilai ujian peserta peningkatan kompetensi
2. Rekomendasi hasil inspeksi TPP melalui laporan perbaikan dari pengelola TPP dan pengawasan berkala di lapangan
3. Analisa hasil laboratorium dari pengelola TPP
22 Oktober 2026 - 13:42 WIB #38
Identifikasi masalah dan alternatif solusi
Berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap 93 TPP di wilayah kerja BBKK Pelabuhan Tanjung Priok selama Januari–September 2026, masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:
a. 40 temuan pangan siap saji dipajang terlalu lama pada suhu ruang tanpa pengendalian waktu dan suhu.
b. 69 temuan penjamah pangan menggunakan APD yang belum lengkap.
c. 46 temuan peralatan bersih belum terlindung dengan baik.
d. 41 temuan pangan kemasan belum terlindung dengan baik
e. 49 temuan tempat sampah tidak dilengkapi penutup.
Masalah utama yang perlu diatasi adalah belum optimalnya pengawasan higiene sanitasi dan keamanan pangan secara mandiri dan rutin oleh pengelola kantin, khususnya dalam memantau kondisi makanan siap saji yang dipasok dari luar pelabuhan dan dipajang sebelum dijual. Pengelola TPP belum optimal dalam melakukan pengawasan internal dan cenderung menunggu pemeriksaan dari petugas BBKK Tanjung Priok.
Alternatif solusi yang saya pilih adalah “Kantin Sehat melalui Pengawasan Mandiri TPP”, yaitu penerapan pemantauan harian oleh pengelola menggunakan Form Cek Harian Kantin Aman dan Kartu Kendali Pangan Harian, didukung edukasi, komunikasi melalui grup WhatsApp, serta verifikasi berkala oleh petugas BBKK berdasarkan risiko dan temuan berulang.
Tujuan rencana aksi
pengawasan higiene sanitasi dan keamanan pangan di kantin Pelabuhan Tanjung Priok diharapan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan petugas, tetapi juga menjadi kebiasaan pengelola dalam kegiatan sehari-hari. Pengelola diharapkan mampu mengenali masalah, melakukan perbaikan sederhana, dan mencatat tindak lanjut secara mandiri. Petugas BBKK selanjutnya melakukan pembinaan dan verifikasi berdasarkan risiko agar penerapan keamanan pangan menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan.
Kebutuhan sumber daya
Sumber daya manusia: pelaksana inovasi, mentor, petugas pengawasan faktor risiko lingkungan, pengelola kantin, dan pihak stake holder terkait di pelabuhan.
Anggaran:
a. Koordinasi : dari DIPA BBKK Tanjung Priok
b. Untuk pencetakan formulir : dari DIPA BBKK Tanjung Priok
c. Sarana dan prasarana: formulir cek harian, Kartu Kendali Pangan Harian, alat tulis, materi edukasi, HP, dan grup WhatsApp.

Keberhasilan rencana aksi yang saya lakukan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok diukur melalui beberapa indikator berikut:

a. Tersedianya instrumen pengawasan mandiri. Form Cek Harian Kantin Aman dan Kartu Kendali Pangan Harian selesai disusun dan dapat digunakan oleh pengelola kantin.

b. Meningkatnya keterlibatan pengelola kantin. Pengelola memahami cara mengisi formulir dan bersedia melakukan pemantauan higiene sanitasi serta keamanan pangan setiap hari.

c. Terlaksananya pemantauan rutin. Pengelola mencatat kondisi kebersihan penjamah, perlindungan pangan, waktu penerimaan atau mulai dipajangnya makanan, serta kondisi penyimpanan pangan.

d. Adanya tindak lanjut atas temuan. Ketidaksesuaian yang ditemukan dicatat dan segera diperbaiki. Pangan yang diragukan keamanannya tidak dijual atau disajikan sampai ditangani dengan tepat.

e. Berjalannya komunikasi dan edukasi. Grup WhatsApp KANTIN AMAN digunakan untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan konsultasi mengenai keamanan pangan.
f. Berkurangnya temuan berulang. Hasil pemantauan dan verifikasi berikutnya menunjukkan perbaikan pada masalah yang menjadi sasaran, seperti pangan yang terlalu lama dipajang, penggunaan APD yang belum sesuai, perlindungan peralatan, dan pengelolaan tempat sampah.
22 Oktober 2026 - 13:47 WIB #39
Permasalahan yang dibahas adalah penggunaan APD oleh penjamah, Bagunan yang perlu dilakukan redisain, dan pengadaan kotak sampah injak.
- Alternatif solusi masalah adalah pengadaan APD, adanya komitmen para penjamah pangan untuk konsisten menggunakan APD, komunikasi dengan pihak PT Pelindo untuk redisain dan pengadaan kotak sampah injak.
- Rencana aksi dengan memperkuat koordinasi kepada pengelola TPP agar dapat menyediakan APD sesuai kebutuhan dan melakukan pengawasan rutin terhad ap kepatuhan penggunaan APD, koordinasi dengan puhak PT Pelindo Palembang dan koordinasi dengan pihak pengelola untuk menyediakan kotak sampah injak.
22 Oktober 2026 - 13:47 WIB #40
Permasalahan yang saya ambil terkair dengan belum terlaksananya pemantauan suhu penyimpanan bahan pangan. Hal tersebut berdasarkan lapora hasil kegiatan IKL TPP pada bulan September 2026. Rencana aksi yang saya lakukan adalah pembuatan lembar monitoring suhu penyimpanan bahan pangan. Tujuan dilakukannya adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan kontaminasi pangan. Pihak yang terlibat antara lain TSL BKK, Pengelola TPP, dan Penjamah pangan. Pelaksanaan dilakukan pada bulan November. Indikator keberhasilan pada kegiatan tersebut adalah peningkatan kepatuhan monitoring suhu pada TPP.
22 Oktober 2026 - 13:52 WIB #41
Selamat siang bu Aulia,
Permasalahan yang saya angkat adalah mengenai Belum Terpaparnya BUMDes Teluk Mengenai Aturan dan Ketentuan Keamanan Pangan dalam Penyelenggaraan TPP di Kawasan Kuliner Batako Desa Teluk, Labuan. Sejak berpindahnya saya ke wilker labuan pada maret 2026 lalu hingga skr, sy blm mnemukan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak desa ataupun instansi lain yg pnya kewenangan (semisal dinkes atau PKM) ke kawasan kuliner teluk. Bahkan ada satu kesempatan berbincang dg salah satu kaur di desa yg bertanggungjwb thdp penyelenggaraan operasional kawasan kuliner bahwa yg bersangkutan sdh vakum thdp kegiatan kuliner tsb, dan ada permintaan dari NGO (tokoh setempat) untuk mengambilalih pengelolaan.
Dari kondisi tsb jelas dpt diketahui bahwa kaur desa tsb blm memahami tentang konsekuensi penyelenggaraan TPP di wilayahnya. Ditambah lg dg fakta objektif tentang kondisi lapak yang disiapkan tsb msh sangat minim fasilitas penyelenggaraan pangan.
Karena itulah sy merasa bahwa action yg paling awal harus dilakukan adalah mensosialisasikan terlebih dahulu mngenai aturan dan ketentuan keamanan pangan dalam penyelenggaraan TPP. Rngkaian aksi untuk tindaklanjutnya terurai dalam file terlampir
22 Oktober 2026 - 13:57 WIB #42
Baik bu saya dari BKK Yogyakarta akan mengambil permasalahan terdapat tenant restoran di Bandara YIA yang belum SLHS dari 22 tenant, 17 tenant telah SLHS dan 5 tenant belum SLHS. Kendala yang terjadi adalah Kurangnya pengetahuan pemilik tenant terkait pentingnya SLHS dan masih ada NIB yang belum mencantumkan lokasi usaha terbaru di Bandara YIA. Alternatif solusi yang saya tawarkan sekaligus menjadi rencana aksi saya adalah melakukan edukasi dan pendampingan kepada tenant yang belum SLHS.
Tujuan Aksinya adalah mendorong tenant untuk segera SLHS dan keberhasilan aksinya dapat dilihat dengan adanya kesepakatan tindak lanjut dan komitmen bersama dari tenant untuk segera SLHS.
22 Oktober 2026 - 13:59 WIB #43
Terimkasih ibu aulia sangat menarik sekali pembahasanya
1. alternatif solusi dari permasalahan yang diangkat adalah dengan hasil pengawasan yang dilakukan menggunakan cheklis/formulir IKL kemudian di berikan rekomendasi perbaikan dan dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar bersama-sama melakukan pengawasan sehingga menimbulkan kepatuhan bagi pengelola TPP pada aturan yang di berikan mengenai kemanan pangan.
2. Rencana aksi dilkasnakan meliputi pelaporan perencanaan sosialisasi bagi pengelola TPP kepada mentor,menyiapkan materi yang akan di sosialisasikan,koordinasi dengan lintas sektor,penyusunan kesepakatan antara pengelola TPP,lintas sektor dan petugas BKK
22 Oktober 2026 - 14:01 WIB #44
Selamat Siang Bu Aul, terima kasih atas materi dan bahan diskusinya, izin menjawab.
1. Alternatif solusi masalah
Berdasarkan hasil observasi IKL di salah satu tenant Bandara Juanda, ditemukan minuman berkemasan yang disimpan langsung di lantai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kontaminasi pada bagian luar kemasan dan menyulitkan pembersihan area penyimpanan. Alternatif solusi yang dipilih adalah edukasi dan pembinaan kepada pengelola tenant mengenai higiene sanitasi penyimpanan pangan, disertai rekomendasi penggunaan rak atau alas penyimpanan yang bersih dan layak. Bukti pendukung berupa foto kondisi di lapangan.

2. Action Plan (Rencana Aksi) Stage 3
Rencana aksi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan, memberikan edukasi kepada pengelola dan penjamah pangan, mendorong penataan ulang minuman menggunakan rak atau alas yang layak, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan direncanakan pada minggu ketiga Oktober hingga minggu kedua November 2026, dengan melibatkan Sanitarian BBKK Surabaya, pengelola tenant, dan penjamah pangan. Keberhasilan diukur dari terlaksananya edukasi dan tidak ditemukannya minuman yang disimpan langsung di lantai saat pemeriksaan ulang. Pemantauan dilakukan melalui observasi dan dokumentasi sebelum serta sesudah perbaikan. Kendala seperti keterbatasan ruang, sarana, dan biaya diatasi melalui rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi tenant.
22 Oktober 2026 - 14:01 WIB #45
Rencana aksi BBKK Medan difokuskan pada peningkatan higiene dan sanitasi pangan di wilayah Pelabuhan Laut Belawan serta tempat pengelolaan pangan, khususnya katering Embarkasi Haji dan SPPG Belawan Bahari. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang disiapkan, diolah, disimpan, dan disajikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan serta aman untuk dikonsumsi.

Pelaksanaan rencana aksi dilakukan melalui edukasi dan pendampingan kepada pengelola pangan, inspeksi sanitasi secara berkala, serta rekomendasi perbaikan terhadap kondisi sarana dan proses pengolahan makanan yang belum memenuhi persyaratan. Perhatian juga diberikan pada pemilihan dan penyimpanan bahan pangan, kebersihan peralatan dan lingkungan pengolahan, perilaku penjamah pangan, serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi.
22 Oktober 2026 - 14:03 WIB #46
Permasalahan utama yang saya angkat adalah tentang adanya temuan pangan basi yang disajikan kepada calon jemaah haji si Asrama Haji. Berdasarkan hasil temuan saat dilakukan organoleptik terhadap sampel pangan yang akan disajikan terdapat 4 jenis makanan yang sudah tidak layak konsumsi diantaranya yaitu puding, nasi , tempe dan ayam.
Adapun alternatif solusi yang dipilih adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan kepada penjamah catering asrama haji sebelum berlangsungnya operasional embarkasi. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan penjamah tentang keamanan pangan mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga penyajian terutama tentang aturan yang harus dipatuhi sesuai HACCP (suhu dan waktu penyajian)
Penanggungjawab kegiatan ini tentunya adalah tenaga sanitasi lingkungan BKK Bandung, adapun sasarannya adalah penjamah catering asrama haji.
jadwal pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sebelum operasional embarkasi
Sarana dan pra sarana yang dibutuhkan yaitu media untuk persentasi, ruangan untuk kegiatan sosialisasi
Adapun indikator kegiatan ini adalah jumlah seluruh penjamah yang terpapar dengan sosialisasi tersebut